Penduduk Sukaramai Protes Mesjidnya Dipindahkan

Oleh ransibar -


Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturrahim (APMAS) pada tanggal 13 Maret 2018 mengadukan permasalahan mereka kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, mereka mengadu karena Masjid Amal Silaturrahim terancam dipindahkan oleh Perum Perumnas untuk proyek Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Sukaramai di Jalan Timah Putih Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

APMAS berpendapat bahwa pemindahan Masjid tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Tahun 1983 dan Fatwa MUI Kota Medan Nomor 47 Tahun 2011.

Pada tanggal 10 April 2018, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara kemudian menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang kemudian diketahui bahwa Perum Perumnas berencana membangun Masjid baru sebagai pengganti Masjid Amal Silaturrahim di Komplek Asia Megamas, pembangunan Masjid telah sesuai IMB dan 27 kelengkapan dokumen yang sudah dipenuhi.

Pihak Kanwil BPN Sumut menyatakan bahwa Lokasi Masjid Amal Silaturrahim ada dalam wilayah HPL Perum Perumnas dan merupakan tanah wakaf. Sementara itu BKM menjelaskan bahwa lokasi pemindahan Masjid menjadi lebih kecil yaitu sekitar 387 M2, padahal Masjid saat ini luasnya lebih kurang 1000 M2.

Namun KUA Medan Area dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengaku mengeluarkan rekomendasi dipindahkannya Masjid tersebut asalkan sudah memenuhi syarat mulai dari izin nazir Masjid, kesepakatan perimbangan hingga izin kementerian.

RDP yang diselenggarakan Komisi A DPRD tersebut kemudian menyimpulkan antara lain bahwa Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Perum Perumnas agar Mesjid Amal Silaturrahim tidak dipindahkan karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan melanggar Fatwa MUI. Komisi A juga meminta kepada Perum Perumnas untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap Masjid Amal Silaturrahim, baik menggusur ataupun menggeser sampai ada keputusan dari Kementerian Agama, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Haji Nezar Djoeli, ST meminta kepada Majelis Agama Islam (MUI) agar mengeluarkan sertifikat terkait dengan keberadaan rumah-rumah ibadah untuk menghindari masalah penggusuran/penggeseran Rumah Ibadah dan secara khusus mendukung agar Masjid Amal Silaturrahim untuk dipercantik oleh umat dengan anggaran yang berasal dari Umat Islam. Komisi A berencana mempertanyakan persoalan pemindahan Mesjid ini ke Kementerian Agama di Jakarta.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Merasa Dijebak, Keturunan Marah Halim Harahap, marah dan lakukan Perlawanan Hukum

Oleh ransibar -
Gambar
Medan, Keturunan mantan Gubernur Sumatera Utara periode 1967-1978 Marah Halim Harahap, yaitu HAJI FAISAL AMRI POHAN dan MUHAMMAD AKBAR SIREGAR merasa dijebak oleh rekannya dalam hal jual beli tanah yang terletak di Kesawan, Medan Barat. Perkara yang sudah masuk dalam tahapan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan menyatakan bahwa mereka didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut HAJI FAISAL AMRI POHAN dan MUHAMMAD AKBAR SIREGAR , bahwa d akwaan tersebut sangat dipaksakan , karena yang menjadi pokok permasalahan antara mereka dengan SUHENDRA adalah terkait Perjanjian Kesepakatan Tentang Jual Beli-Tanah dengan Perjanjian Nomor : 01 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2017 dihadap
Baca selengkapnya

Kuasa Hukum Pertanyakan Motif Direktur PT KIM Penjarakan Toga Damanik

Oleh ransibar -
Gambar
RMOLSumut |  Penahanan Toga Damanik, Pelaksana Tugas Manager SPBU PT KIM berbuntut panjang. Kuasa hukum Toga Damanik, Ranto Sibarani, SH mengungkapkan jika penahanan terhadap kliennya oleh Polsek Medan Labuhan terlalu berlebihan. Sibarani menjelaskan, sebelumnya Damanik ditahan terkait laporan dari Manager Serikat Pengawas Internal PT KIM, Jefri HM Sirait karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 547 juta hasil penjualan minyak di SPBU milik PT KIM mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2016. "Apa kapasitas lembaga audit yang menuduh penggelapan tersebut? Saya meminta agar audit dilakukan oleh lembaga audit dari luar PT. KIM yang independent dan bersertifikat, karena perlu ditelusuri siapa saja selama ini yang menikmati uang SPBU PT. KIM tersebut," ujarnya.  Untuk itu, ia berharap agar kasus ini dapat ditangani secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap penahanan kliennya yang bernama Toga Damanik. Saya jug
Baca selengkapnya

Disangsikan Bunuh Diri, Kepolisian Diminta Selidiki Penyebab Kematian Elviana

Oleh ransibar -
Gambar
Elviana berfoto dengan sepupunya James Ambarita Ranto Sibarani, pemerhati Hak Asasi di Sumatera Utara meminta Pihak Kepolisian, khususnya Polda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius untuk memastikan penyebab kematian Elviana Ambarita (21) Mahasiswi USU yang dikenal cerdas dan taat, namun ditemukan tewas tergantung di kamar kostnya pada tanggal 17 Mei 2015 dengan banyak kejanggalan. Kita tidak ingin setiap ada orang yang tewas tergantung dianggap bunuh diri. Motif pembunuhan sudah banyak yang menggunakan cara-cara ini. Terlebih dalam kasus Elviana, dia tidak menunjukkan ciri-ciri akan bunuh diri. Tidak ada pesan yang tertinggal, lidahnya tidak menjulur sebagaimana biasanya korban gantung diri, tangannya mengepal seakan-akan melawan, dia mahasiswi berprestasi dan penuh harapan akan masa depan, sangat taat beribadah, dan sangat terbuka kepada siapa saja temannya. Bahkan Elviana diketahui baru saja mengikuti pertukaran mahasiswa antar daerah, memiliki cita-c
Baca selengkapnya