Program Pemerintah dalam membangun Kawasan Danau Toba melalui pembentukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sudah saatnya direspon oleh masyarakat. Kawasan Danau Toba adalah Pilot project Badan Otorita untuk 10 destinasi prioritas tahun 2016 yang ditetapkan pemerintah. Badan otorita juga akan dibentuk di sembilan destinasi lain yakni di Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Pulau Morotai. Pembentukan Badan Otorita tersebut tentulah merupakan akumulasi setelah melihat keterpurukan pembangunan Kawasan Danau Toba dan pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini terkesan lamban dan tidak terkoordinasi. Sebagaimana kita ketahui, sebanyak 7 Kabupaten memiliki kawasan danau toba. Menyatukan persepsi 7 pemerintah di kawasan tersebut bukanlah hal mudah. Untuk itu, meminjam istilah Mangadar Situmorang, Rektor Universitas Parahyangan sebagaimana diterbitkan Harian Kompas pada 10 Februari 2016, BODT adal

Analisadaily | Indonesia Alliance People (IPA) Sumatera Utara mendapat banyak laporan dari masyarakat tentang pembalakan kayu liar di hutan reboisasi yang terjadi di Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Koordinator IPA, Ranto Sibarani mengatakan, hutan-hutan reboisasi yang telah ditanami pemerintah dengan biaya negara, malah ditebangi oleh mafia-mafia kayu ilegal. "Padahal hutan-hutan yang telah ditanami oleh pemerintah itu sebagai produsen oksigen dan menyimpan air alam untuk mencegah banjir dan longsor," terangnya di kantor Pemprovsu, Kamis (10/3). Ranto juga menerangkan, semua kegiatan reboisasi tersebut telah menghabiskan dana ratusan miliyar rupiah. Namun kayu-kayu dari hutan reboisasi tersebut saat ini malah banyak ditebangi secara liar. Fungsi hutan yang diharapkan akan kembali seperti semula akhirnya semakin rusak karena ulah para cukong-cukong kayu ilegal tersebut. "Sumut sedang diambang