Perlawanan masyarakat Sumatera Utara Jika anda adalah seorang demonstran yang anti TPL (Toba Pulp Lestari, sebelumnya Inti Indorayon Utama/IIU) atau demonstran yang sedang memperjuangkan agar tanah anda dikembalikan karena selama ini dikuasai TPL, atau anda sedang memperjuangkan agar hutan Haminjon (kemenyan) anda tidak dibabat oleh TPL, maka anda harus waspada kaki anda dirobek oleh sejenis ranjau yang sudah memakan korban saat mendemo TPL. Adalah seorang demonstran bernama Demi Situmorang (56 tahun) penduduk Desa Lumban Sitorus Kecamatan Parmaksian yang kakinya berdarah-darah dan harus dirawat di rumah sakit Porsea dengan belasan jahitan karena kakinya di robek oleh ranjau ketika melakukan aksi demonstrasi di pintu masuk pabrik TPL Sosor Ladang pada tanggal 16 Maret 2015 yang lalu untuk menuntut TPL mengembalikan tanah adat mereka yang berada di kawasan Zior Sisada-sada dan Silosung yang terletak di Silosung Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian seluas 46 H

Sejarah Pontius Pilatus Pontius Pilatus, nama yang selalu disebut-sebut dalam kredo atau “pernyataan kepercayaan” agama Katolik dan Protestan adalah seorang gubernur Yudea, salah satu wilayah jajahan Roma. Konon dahulu kala, Roma sedang dilanda kisruh politik, ada seseorang yang kejam sangat berambisi menjatuhkan Kaisar Tiberius penguasa Roma. Orang yang sangat ambisius tersebut adalah Sejanus, seseorang yang sebelumnya telah berjasa membawa Pontius Pilatus dalam kancah politik Roma, dialah yang membesarkan karir politik Pilatus. Sejarah kemudian membuktikan bahwa kaisar Tiberius berhasil membasmi gerakan Sejanus, dampaknya adalah posisi Pontius Pilatus sebagai Gubernur Yudea terancam, karena Pilatus dianggap orang dekat Sejanus. Pilatus akhirnya ketakutan untuk membuat kebijakan, ia ketakutan tindakannya akan membuat marah Kaisar dan keluarganya dibunuh. Dalam kondisi seperti itulah tiba-tiba di Galilea muncul seorang nabi bernama Yesus. Pilatus yang tidak percaya dewa-de

Bau Orde Baru bagaikan ada yang menyebarkan setelah 16 tahun lebih rezim tersebut ditumbangkan oleh aksi massa mahasiswa. Bagaimana tidak, ide untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituduh sebagai tindakan yang tidak demokratis yang mirip dengan kebiasaan politik Orde Baru yang pongah saat mengalami kejayaan selama 32 Tahun yang dipimpin oleh Soeharto, seorang militer yang kerap dijuluki Presiden Otoriter oleh banyak peneliti bidang politik. Pada masa rezim Orde Baru ini berkuasa, Kepala Daerah adalah merupakan jatah untuk sekelompok orang dekat dan segolongan dengan Soeharto, saat itu pejabatnya banyak yang berasal dari rezim militer. Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada melalui DPRD tersebut rencananya akan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 25 September 2014. Sebagai bangsa yang masih baru masuk pada tahapan awal Demokrasi paska Orde Baru, kita tentu terheran-he

Tulisan ini disampaikan pada Aksi Bersama Mahasiswa Sumut Menolak Lupa Pelanggaran HAM Pada 20 Juni 2014 di Pelataran Kampus UNIMED Pengantar Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Right Defender mau tidak mau akan berhadapan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 nanti. Seperti apakah Pilpres 2014 ini bagi pembela HAM? Apakah sama dengan Pilpres sebelumnya? Apakah keterlibatan pembela HAM diperlukan pada saat Pilpres?, atau haramkah pelanggaran HAM diungkit menjelang Pilpres? Pertanyaan-pertanyaan diatas seringkali muncul kepada Pembela HAM, tidak sedikit pula orang yang menggugat dan menuduh pembela HAM hanya ribut soal HAM ketika menjelang Pilpres 2014. Pilpres 2014 kebetulan diikuti oleh Prabowo Subianto, Capres yang diduga terlibat dalam Tim Mawar yang dituduh melakukan penculikan mahasiswa tahun 1998. Pada Pemilu 2009 lalu, Prabowo merupakan pasangan Capres bersama Megawati, banyak pernyataan yang menyebutkan pada saat itu tidak banyak Pembela HAM y

Ilustrasi Pilkada Taput yang akan digelar pada tanggal 10 Oktober 2013 nanti sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari aparat yang berwenang. Hal ini karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya peluang perpecahan yang dikuatirkan akan berujung menjadi konflik dengan kekerasan antara konstituen masing-masing pasangan calon yang tidak menerima kenyataan yang timbul akibat dari pilkada tersebut. Indikasi tersebut diantaranya adalah pertama, ketidakpastian hukum, Keputusan DKPP yang mengesahkan pencalonan Pasangan Pinondang-Ampuan untuk mengikuti Pilkada Taput telah menyebabkan dua pasangan lain tidak memenuhi syarat dalam pencalonan karena kekurangan dukungan suara sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketidakpastian Hukum lainnya adalah tentang boleh atau tidaknya PNS terlibat dalam politik praktis. Dalam hal ini adanya pebedaan pandangan