Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H., M.H & Rekan

Gugatan JOSUA PARTOGI NABABAN, S.H. terhadap Pengurus GAMKI Pusat  dan Pengurus GAMKI Provinsi Sumatera Utara GAMKI Sumatera Utara ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu. Diketahui bahwa Josua Partogi Nababan yang beralamat di  Simarlailai Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, memberikan kuasa kepada kepada Bernard M.P. Simaremare, SH.,MH., Parlindungan  Sagala, SH., Topean Sumurung Sinaga, SH., Martanda Sinaga, SH., dan Berthon Ericson Siburian, SH. dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. Dalam gugatannya, diketahui bahwa Penggugat menggugat DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI), yang beralamat di Graha Oikumene  Jalan Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat Indonesia, yang diwakili oleh Willem Wandik sebagai Ketua Umum GAMKI  berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri ...

Ratna dan Marusaha Lumbantoruan yang keberatan atas pelaksanaan  Konferda GAMKI Sumatera Utara yang terlaksana pada tanggal 22-24 Oktober 2021 di Sukamakmur, Sibolangit Deli Serdang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2022 melalui Kuasa Hukumnya Jansen Purba, S.H., Gorata Sinaga, S.H., dkk. Diketahui bahwa Para Penggugat menggugat antara lain Pengurus Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Tergugat I), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Tergugat II), Darwin Sitompul Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara Terpilih Dalam Konperda DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara (Tergugat III) dan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DPD GAMKI SUMUT (Tergugat IV). Perkara Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Perkara 271/Pdt.G/2022/PN Mdn. Penggugat dalam gugatannya diketahui memohon kepada Majelis Hakim yang Diketuai oleh ULINA MA...

Disadur dari:  Tak Terima Dilecehkan, Seorang Pengurus Pusat Organisasi Dilaporkan - Media Sumutku JAKARTA-Seorang pria berinisial AD dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan pada hari Senin, 22 Agustus 2022 kepada seorang perempuan sebut saja namanya Bunga (26 thn) di Hotel Wizh Cikini Menteng Jakarta Pusat dengan nomor laporan LP/B/2039/IX/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA. Berdasaran keterangan Bunga seperti diceritakan kuasa hukumnya, Ranto Sibarani, SH, Sabtu (1/10/2022) bahwa awal kejadian Sabtu, 20 Agustus 2022 terlapor yakni AD melalui pesan Whatsapp membicarakan pertemuannya dengan Bunga, namun karena ada kendala jarak dari tempat tinggal Bunga yang jauh maka AD menawarkan kepada Bunga untuk tidur di Hotel agar tidak kelelahan bolak-balik ke Bekasi. Dalam pembicaraan mereka AD mengatakan kepada Bunga akan memesan 2 kamar apabila butuh teman. Hal tersebut membuat Bunga percaya untuk menemui AD ke J...

Persidangan di Pengadilan Negeri Dumai Dumai – disalin dari mimbarnegeri.com , Gencarnya  Laporan P3KD Provinsi Riau yang dinakhodai Salamuddin Purba perihal adanya mafia tanah di Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai keberbagai institusi Negara termasuk ke Presiden RI diduga penyebab utama Salamuddin Purba dan Ali Sidik berada diruang Sidang Pengadilan Negeri Dumai sebagai pesakitan, keduanya termasuk seorang ahli waris didakwa menggunakan surat palsu, atas laporan Ir.Murnis Mansyur atas tanah yang belum dijelaskan statusnya. “Mestinya Saksi Pelapor mengadu ke Dewan Pers”, kata seorang wartawan Senior Yasmin Yan Methe kepada mimbarnegeri.com di Pekanbaru pada rabu 6/7 kemarin menyusul berita dditundanya Sidang untuk yang ketiga kalainya.  Menurut Yasmin  langkah untuk mengadu ke Dewan Pers atau menggunakan hak jawab dinilai pelapor sebagai langkah yang lamban dan memakan waktu panjang, sedangkan keadaan sangat mendesak untuk menghentikan langkah Salamudd...

Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya Disadur dari  RMOL.com Medan- Politisi dari PKS, Hendro Susanto tidak hadir dalam sidang perdana gugatan melawan hukum dalam kisruh penetapan nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024. Menurut Ranto Sibarani, SH selaku kuasa hukum penggugat, pihaknya tidak mau mengomentari ketidakhadiran Hendro secara pribadi. Baginya, fakta telah menunjukkan bahwa panggilan dari Pengadilan Negeri Medan tidak diindahkan oleh anggota DPRD Sumut tersebut. "Kalau dipanggil ya hadir. Sehingga anggapan orang takut itu terbantahkan. Tapi kalau tidak hadir dipanggil oleh Pengadilan Negeri, biar masyarakat yang menilai," sindir Ranto serius. engacara berkepala plontos itu mengaku miris melihat kelakuan dari Hendro Susanto yang mangkir dari jadwal sidang. Padahal, sebagai  anggota legislatif, ia harusnya dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat saat berhadapan dengan proses hukum. "Kalau legislatif saja tidak meng...

PT Sumatera Textile Works atau sering disebut PT Sumatex yang berkedudukan di Jl Yos Sudarso  KM 7,3 Kota Medan akan membayarkan pesangon kepada sebanyak kurang lebih 115 orang bekas karyawan perusahaan tersebut. Demikian disampaikan oleh advokat Ranto Sibarani, SH  yang merupakan Kuasa Hukum salah seorang ahli waris pemilik perusahaan tersebut. "Ahli waris daripada Alm. Bapak Alparis Hutabarat dan Alm. Ibu Marion Hutapea selaku pemilik PT Sumatex memiliki iktikad baik untuk membayarkan pesangon kepada bekas karyawan perusahaan tersebut. Hal itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn dan Putusan Nomor 178/Pdt.Sus￾PHI/20154/PN.Mdn." Jelas Ranto. Adapun pembayaran hak-hak bekas karyawan PT Sumatera Textile Works sebagaimana putusan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari s/d 24 Februari 2022.  Ranto juga menjelaskan bahwa bekas karyawan atau orang yang berhak agar membawa berkas b...

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pemohon PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk (PT PP) terhadap termohon PT Labersa Hutahean . Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perjanjian antara PT Labersa dan PT PP bukanlah perjanjian Utang Piutang. "Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.788.000," kata Hakim Ketua Dominggus Silaban. Menanggapi putusan tersebut, Tim Penasehat Hukum (PH) Termohon, Ranto Sibarani , SH, Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH, Kamaluddin Pane, SH., MH, Josua Fernandus, SH, dan Yudhi Syahputra Sibarani, SH mengapresiasi putusan tersebut. Dikatakan Ranto putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi kliennya. "Kita menghormati dan mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menolak permo...