Postingan

Menampilkan postingan dari 2026

Tengku Zanzabella Bantah Terlibat Penyebaran Video Call Ruben Onsu

Gambar
  Pengacara Tengku Zanzabella sampaikan klarifikasi kliennya soal tuduhan ikut sebarkan video call Ruben Onsu. Foto: Desi Puspasari/detikcom Jakarta - Pengacara Tengku Zanzabella, Ranto Sibarani SH, menyampaikan klarifikasi kliennya soal tudingan terlibat dalam penyebaran rekaman video call antara Ruben Onsu dengan seorang pria yang belakangan viral di media sosial. Ranto menegaskan, Tengku Zanzabella tidak pernah menerima, menguasai, ataupun melihat rekaman video tersebut. Ranto juga memberikan klarifikasi mengenai kronologi pertemuan Tengku Zanzabella, Sarwendah, dan seorang pria bernama Artos. Ia menilai, narasi yang berkembang di media sosial telah menggiring opini seolah-olah kliennya merupakan sosok di balik tersebarnya rekaman pribadi tersebut. Tengku Zanzabella awalnya memang sempat menunjukkan dukungan kepada Sarwendah melalui sejumlah konten di media sosial, sebelum akhirnya berubah sikap. Namun, menurutnya, perubahan sikap Tengku Zanzabella merupakan bagian dari kebebasa...

Pemohon Perbaiki Uji KUHP Menyoal Penetapan Kerugian Negara oleh Selain BPK

Gambar
Tim kuasa hukum Pemohon Pengujian KUHP menyampaikan penjelasan kepada majelis panel Hakim Konstitusi mengenai sejumlah perbaikan yang telah dilakukan dalam permohonan, Rabu, (15/04/2026). Foto Humas/IlhamWM. JAKARTA, HUMAS MKRI – (disalin dari website Mahkamah Konstitusi)  Sidang pemeriksaan Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (15/4/2026). Pemohon dalam pengujian ini yakni Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti. Para Pemohon mengujikan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan, kuasa hukum para Pemohon, Ranto Sibarani menegaskan telah memperbaiki permohonan sesuai nasihat panel hakim pada sidang pendahuluan. Perbaikan dimaksud mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). “Kemudian, mengenai legal standing, kami sudah memperbaiki dengan m...